undang undang tentang pelayanan publik terbaru. mempertimbangkan hal di atas, diperlukan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. undang undang tentang pelayanan publik terbaru

PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK 4. Pengertian Pelayanan Publik. Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum. B. (2) Sasaran Menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada. Ada sejumlah aspek yang disempurnakan dalam. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan T. Pengertian. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; KEENAM Sejak ditetapkannya keputusan rru, maka Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik: T. KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NO. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB. Zainnudin Ali, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: SinarMengingat : 1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 4. Bidang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat : 1. temjudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti ; c. 03. undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik. go. Bersifat Fungsional. TENTANG PELAYANAN PUBLIK I. 3. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tahun ke tahun meminta jajaran birokratnya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Terma-terma customer atau consumer menjadi. 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; Mengingat 1. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Sejak itu, amandemen dan revisi telah dilakukan di berbagai bidang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. 2. JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengganti UU No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan . (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. ketentuan umum 2. 37, LN. Bahasa Indonesia. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia; Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik; Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Pelantikan Pj. 68). Hukum tentang Penerapan Prinsip Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. TENTANG PELAYANAN PUBLIK I. profil layanan publik pada Badan Pemerintahan; f. ABSTRAK PERATURAN. . Dimana direncanakan akan dibahas bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. 3. Time. Therefore, it was issued Law No. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. BN 2021 (62): 32 hlm. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Status | Peraturan terkait | Sejarah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menciptakan pelayanan publik yang prima di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. BN. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Status Peraturan. 2020/No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang. Perubahan terbaru dari undang-undang ini adalah PSA No. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara. 25 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pelayanan Publik telah memasuki tahun keenam dan masuk dalam RPJMN 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 2. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima)Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 02:03. Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 00. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum antara lain dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Komisi Informasi (PerKI),. VIDEO CEK FAKTA: Minum Air Es Rusak Ginjal? Masa Iya? “Pemahaman literasi digital menjadi sangat penting, terutama bagi tenaga medis dan. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 . kitab suci atau simbol keagamaan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pel ayanan publik,mulai dari asas – asas penyelenggaraan pelayanan publik,standar pelayanan untuk melayani masyarakat,sistemdicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. Keputusan Ketua Ombudsman Ri Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Ombudsman Ri Tahun 2023. Aturan yang lahir untuk memberikan kepastian hukum dalam. Muslimin B Putra (Asisten ORI Sulsel) Pengaturan hubungan pemerintah dengan. Bidang. h. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. 96/2012 tentang Pelaksanaan UU No. Undang-Undang No. Halaman ini telah diakses 11522 kali FILE-FILE PERATURAN. TENTANG. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara e. Menurut undang-undang pelayanan publik (Republik Indonesia, 2007:2) dalam buku (Daryanto & Setyabudi, 2014) pelayanan publik adalah kegiatan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah dasar hukum yang secara spesifik mengatur tentang pelayanan publik di Indonesia. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan. Makassar, Program Penilaian Kepatuhan pada Undang-Undang No. PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun. UU No. dan . Di hadapan 80 orang peserta PPRA LXII tersebut, Diah juga menjelaskan mengenai implementasi Undang-Undang No. Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 2. 52 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang bermutu berdasarkan asas pelayanan publik; b) bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c UU No. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam. PEMERINTAHAN DAERAH. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 24. Maka relevan pengertian hukum seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Psikolog yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentangSebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. Dokumen. 3. . Hal tersebut diatur dalam Pasal 474 draf RUU Omnibus Kesehatan tersebut. Undang-undang (UU) NO. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan. Banjarmasin - Keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinilai. 2011. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. Konsultasi Publik . C. pdf. id: 25 hlm. Rancangan Undang-Undang yang diajukan secara omnibus ini, atau Omnibus Law Kesehatan, telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dalam sidang paripurna Februari lalu dan drafnya telah diterima antara lain oleh Kementerian. id : 7 hlm. Undang-Undang No. hak, kewajiban, dan larangan 5. Harapannya, pembahasan tersebut selesai pada pertengahan Juni 2023 agar bisa dilaporkan ke Menteri PANRB Azwar. pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan; d. Tanggal Peraturan. Lokasi. Tanggal mulai berlaku. 1 1. 5. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. D. 25 Year 2009 on Public Service, as the first legislation of Public Service. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022. adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengingat: 1. proyek saudara: artikel Wikipedia. a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran. 5. PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu. Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah; Mengingat : 1. . Dasar Hukum. tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50); 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lokasi. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat suatu proses pelayanan diatur melalui hukum pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang No. aparatur. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009. Pemahaman yang memadai mengenai pemberian tidak resmi tersebut, dinilai dapat mengantisipasi kebiasaan menerima yang biasa terjadi antara pelayan. 23. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. INFORMASI BERKALA. Jakarta (14 September 2023) - Komisi Informasi (KI) Pusat meluncurkan tiga edisi buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023, sekaligus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009. 2008/NO. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia sertapengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. kepatuhan terhadap pelayanan penyelenggara publik terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang. 37 Tahun 2008. KESEHATAN - KETENAGAKERJAAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. (2) Penanggung jawab mempunyai tugas: a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/M. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga mengamanatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. tentang pelayanan publik. Bahasa Indonesia. Regulasi Nasional. 5 12. undang-undang undang-undang nomor 37 tahun 2008 ombudsman republik indonesia. 23. Dimana selain melaksanakan kewajiban di atas, petugas parkir juga wajib: berada di area parkir yang mudah terlihat oleh penerima layanan; ABSTRAK: a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. keuangan dan layanan publik antardaerah. 2. undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatanpelayananpublik. Tujuan dari Undang-undang No. Bahasa. 2019/NO. Pasal 627 dan Pasal 628 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian. Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalarn pelayanan publik. UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK Perwakilan RI di Luar Negeri Author: Averouce Last. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tahun ke tahun meminta jajaran birokratnya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. 215 kb. Persyaratan Pelayanan. Berlaku. Berdasarkan UU 25 2009 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan. Dalam pengelolaan pengaduan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan, ada beberapa tahapan penting yang perlu diketahui oleh penyelenggara Pelayanan Publik agar Tata Kelola Pengaduan dapat berjalan secara efektif dan efesien, diantaranya yaitu: (1) Tersedianya sarana. Masyarakat Harapkan Penguatan Undang-Undang Pelayanan Publik. UU 'Impian' Jokowi Ini Bakal Rampung Juni 2023. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepatbag i masyarakat dan (ii) sebagaiinstrumen. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. adalah keterbukaan informasi publik. Kementerian Kesehatan . pelayanan publik, mind set . 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR/PEDOMAN Status. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: T. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK) sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan survei penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan untuk tahun 2022. Enam poin yang menjadi usulan. Ilustrasi pelayanan publik .